Mengenai Saya

Foto saya
Saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di daerah Kab.Batubara, Sumut, sejak umur 3 tahun pindah ke Medan, dan dibesarkan di kota tersebut.Dilahirkan sebagai anak sulung dari 9 bersaudara, dari orangtua H.Chairuddin Nur dan Alm.Hj.Rohani Chair. Sekolah sejak SD sampai Perguruan Tinggi S1 semuanya diselesaikan di Medan, pendidikan terakhir adalah Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Medan Area (UMA), selesai tahun 1989. Alhamdulillah, pada tahun 1991, tepatnya tanggal 18 Agustus 1991, saya menikah dengan Putri Semarang, Dra.Hj.Wardatun Na'im, telah dikarunia anak 4 (empat) orang, yakni, 1.Nona Fairuz Chairunnisa (Semarang, 15 Mei 1992), 2. Mutiara Chairani (Jakarta, 12 Okt 1994), 3. Alm.Andhika Muhammad Islah (19 Jan 1999) dan 4. si Bungsu Wan Muhammad Ilham (Tangerang, 28 Mei 2000), anak2 ku menyenangkan, baik hati dan sehat2. Saya dan keluarga saat ini menetap di Vila Ilhami Blok A/21, Islamic Village, Tangerang, sejak tahun 1998.Pengalaman berorganisasi cukup beragam,ditekuni secara baik, al Remaja Mesjid, HMI, KNPI,Pramuka,Ormas Al Washliyah, KAHMI, Dewan Masjid Indonesia, Amsec

biarlah bulan bicara



Jumat, 13 Juni 2008

PPP & PDIP Usut Pemerasan

JAKARTA (Pos Kota) - Partai politik (parpol) dituding memeras calon wakil gubernur (cawagub) pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Mereka akan memecat kadernya yang terlibat dalam pemerasan.

Sekretaris Jenderal PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Irgan Ch Mahfiz mengatakan, pihaknya sedang mengusut apakah ada keterlibat oknum partainya yang minta setoran dari cawagub. "Jika hasil penyelidikan mereka terbukti ada yang minta uang kepada cawagub, maka akan kami dipecat," kata Irgan, Minggu (17/6).

Ia mengatakan ini perlu disikapi karena bisa merusak citra partai dan berdampak pada konstituen (pemilih) PPP. Apalagi tindakan pemerasan itu merupakan pelanggaran berat dan bertentangan dengan disiplin partai.

PDI-P Minta Diusut

Di tempat terpisah, DPP PDIP didesak mengusut kasus dugaan politik uang dalam proses pilkada. "Harus segera dibentuk komisi disiplin mengusut oknum pengurus partai yang terlibat dalam kasus itu," cetus Masinton Pasaribu, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)).

Ia yakin dalam proses penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur terjadi pemerasan yang dilakukan oknum partai. "Bila ini nanti terbukti, maka pengurus atau oknum bersangkutan harus berani bertangungjawab. Mereka harus meletakkan jabatan pengurus," tandasnya.

Bekalangan ini menyeruak isu permintaan sejumlah uang kepala bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur hingga milyaran oleh politikus dengan janji diusung ke pilkasa. Nyatanya, meski sudah memenuhi permintaan oknum politikus terkait, tapi tidak masuk dalam daftar calon tapi justru partai yang bersangkutan mencalonkan tokoh lain.

sumber : www.berpolitik.com

Tidak ada komentar: